INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel seiring dimulainya pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI.
Entry meeting yang digelar secara virtual, Kamis (13/2/2026) lalu, menjadi penanda awal proses audit yang kini tengah berjalan. Pemkab Tala memastikan seluruh perangkat daerah siap mendukung kelancaran pemeriksaan.
Kepala Inspektorat Tala H Andi Mashabi, yang mewakili Sekretaris Daerah dalam kegiatan tersebut, menekankan bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang harus disikapi secara terbuka dan profesional.
Perkuat Pengawasan Internal
Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) disebut telah melakukan langkah-langkah pendampingan sejak awal tahun anggaran. Monitoring rutin, reviu laporan keuangan, hingga asistensi penyusunan laporan menjadi bagian dari upaya pencegahan temuan berulang.
Selain itu, digitalisasi sistem pengelolaan keuangan melalui aplikasi terintegrasi terus dioptimalkan guna meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat pelaporan.
“Komitmen kami jelas, seluruh proses harus sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan ini menjadi ruang evaluasi untuk perbaikan,” ujar salah satu pejabat teknis yang terlibat dalam penyusunan laporan.
Fokus Optimalisasi Pendapatan Daerah
Dalam entry meeting, turut ditekankan pentingnya optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan menjadi perhatian, mengingat peningkatan PAD berdampak langsung pada kapasitas pembiayaan pembangunan.
Bapenda Tala disebut tengah mendorong perluasan basis pajak daerah serta penguatan sistem pembayaran non-tunai untuk meningkatkan transparansi.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung program prioritas nasional.
Warga Titip Harapan
Di tengah proses pemeriksaan yang berjalan, warga Tala berharap komitmen pemerintah daerah benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik yang lebih baik.
Rahmadi (42), warga Pelaihari, mengatakan audit harus berdampak nyata.
“Kalau pengelolaan keuangan baik, pembangunan jalan, sekolah, dan layanan kesehatan juga pasti lebih maksimal,” ujarnya.
Siti Aminah (36) menambahkan, keterbukaan informasi anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik.
“Kami ingin pemerintah konsisten. Transparan itu penting supaya masyarakat merasa dilibatkan,” katanya.
Momentum Jaga Kepercayaan Publik
Bagi Pemkab Tala, pemeriksaan LKPD 2025 bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum menjaga kepercayaan publik. Dengan kesiapan perangkat daerah dan penguatan sistem pengawasan internal, pemerintah daerah optimistis mampu mempertahankan kualitas tata kelola keuangan yang baik.
Hasil pemeriksaan nanti akan menjadi cermin komitmen tersebut—apakah pengelolaan uang rakyat benar-benar dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
(inspirasitala.co.id/inspira)
About Author
