Pemkab Tala Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Humanis, Bupati Rahmat Trianto Dukung Pidana Kerja Sosial

INSPIRASITALA.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Tala H Rahmat Trianto pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan pidana kerja sosial, di Aula St Burhanudin Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarbaru, Rabu (10/12/2025).

Di bawah kepemimpinan Bupati H Rahmat Trianto, Pemkab Tala menyatakan kesiapan menjadi bagian dari daerah yang adaptif terhadap pembaruan hukum nasional, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku awal tahun mendatang. 

Pidana kerja sosial dinilai sebagai langkah progresif yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga nilai kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

Penandatanganan MoU dilakukan antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, serta Kejaksaan Negeri se-Kalsel bersama para kepala daerah di 13 kabupaten/kota. 

Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama lintas lembaga dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin dalam sambutannya mengapresiasi sinergi kuat antara kejaksaan dan pemerintah daerah, termasuk komitmen kepala daerah dalam menyukseskan kebijakan hukum nasional. 

Menurutnya, pidana kerja sosial merupakan instrumen strategis untuk menjawab persoalan klasik over kapasitas lembaga pemasyarakatan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

“Pidana kerja sosial menjadi terobosan penting. Selain mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, kebijakan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujar Muhidin.

Bagi Pemkab Tala, keikutsertaan dalam kerja sama ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati H Rahmat Trianto, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang taat hukum, responsif terhadap perubahan regulasi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Sejumlah warga Tala menyambut positif pemberlakuan pidana kerja sosial tersebut. “Orang kecil kayak saya kurang begitu paham soal hukum. Jadi ya ngikut aturan pemerintah. Aturan pasti dibuat untuk kebaikan bersama,” ucap Nurhadi, warga Pelaihari, Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, tindak pidana yang dilakukan pelaku karena faktor ekonomi perlu mendapat prioritas penerapan aturan hukum baru tersebut. Misalnya mencuri karena kehabisan beras, sementara punya anak kecil yang harus diberi makan.

Namun tentu menurutnya pelaku belum pernah punya catatan kriminalitas. “Intinya jangan sampai aturan baru itu membuat orang menjadi ringan diri untuk berbuat jahat karena merasa ringan tidak dihukum di penjara,” tandasnya.

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan besar dalam cara negara menjatuhkan hukuman. 

 

Jika sebelumnya pemidanaan lebih menekankan pada pembalasan, kini hukum pidana Indonesia bergerak ke arah yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

 

KUHP Nasional mengusung tiga pendekatan utama, yakni keadilan korektif bagi pelaku, keadilan restoratif bagi korban, serta keadilan rehabilitatif bagi keduanya. Pendekatan ini berbeda dengan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial dan berorientasi pada hukuman penjara sebagai bentuk pembalasan.

 

Salah satu perubahan penting dalam KUHP Nasional adalah hadirnya pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara. Selain pidana penjara dan denda, KUHP Nasional kini mengenal pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok.

 

 

Dalam Pasal 85 KUHP Nasional dijelaskan, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara. Hakim dapat mengganti pidana penjara paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 10 juta dengan kewajiban menjalani kerja sosial.

 

Sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain pengakuan terdakwa, kemampuan kerjanya, latar belakang sosial, persetujuan terdakwa, hingga faktor keselamatan kerja dan keyakinan pribadi. Artinya, hukuman ini tidak dijatuhkan secara sembarangan, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pelaku.

 

Pelaksanaan pidana kerja sosial diawasi oleh jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam proses ini, Pembimbing Kemasyarakatan menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu laporan yang memuat kondisi sosial terdakwa serta rekomendasi apakah yang bersangkutan layak menjalani pidana kerja sosial.

 

Berdasarkan Litmas tersebut, pembimbing dapat merekomendasikan bentuk dan lokasi kerja sosial yang sesuai, seperti di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dengan menyesuaikan kemampuan dan latar belakang terpidana.

 

Putusan hakim juga harus secara jelas mencantumkan lama pidana kerja sosial, jumlah jam kerja per hari, batas waktu penyelesaian, serta sanksi jika terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Jika pidana kerja sosial tidak dijalani tanpa alasan yang sah, terpidana dapat diwajibkan mengulang kerja sosial, menjalani pidana penjara, atau membayar denda sesuai putusan pengadilan.

 

Meski demikian, hingga kini belum ada aturan teknis yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan dan pelaporan pidana kerja sosial. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif agar pidana kerja sosial dapat berjalan efektif, terukur, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

(inspirasitala.co.id/inspira)

 

BACA JUGA