ARAHAN – Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto menyampaikan arahannya saat membuka RKP Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Kamis (29/1) siang.
INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memulai proses perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kamis (29/1/2026), di Gedung Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari.
Forum ini menjadi tahapan strategis untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berbasis perencanaan teknokratis, tetapi juga lahir dari aspirasi masyarakat lintas sektor dan lintas generasi.
Ruang Partisipasi Lintas Elemen
FKP dibuka langsung oleh Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto didampingi Wakil Bupati HM Zazuli. Kegiatan tersebut dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, perwakilan dunia usaha dan perbankan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi wanita, LSM, serta unsur dunia pendidikan.
Secara khusus, pemerintah daerah juga menghadirkan perwakilan pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Di antaranya Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL) yang diketuai Hariyanor, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), paguyuban keluarga pendiri Kabupaten Tanah Laut, serta komunitas dan organisasi lainnya.
Bupati Rahmat Trianto menegaskan, pelibatan banyak elemen tersebut dilakukan secara sadar agar forum ini benar-benar menjadi sarana penyerapan saran dan masukan masyarakat.
“Forum ini kami rancang untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Karena itu, kami sengaja mengundang lebih banyak unsur, termasuk generasi muda,” ujar Bupati.
SDM dan Sektor Unggulan Jadi Arah Kebijakan
Dalam arah kebijakan pembangunan, Bupati menyampaikan bahwa tema RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2027 mengusung “Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing serta Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.”
Tema tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan. Menurut Bupati, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama agar daerah mampu beradaptasi dengan tantangan jangka panjang.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tetap diarahkan pada sektor unggulan yang selama ini menjadi penopang perekonomian daerah, khususnya pertanian dan perkebunan yang masih menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat Tanah Laut.
Dasar Regulasi dan Tujuan Forum
Panitia penyelenggara dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanah Laut menjelaskan, pelaksanaan FKP ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Secara teknis, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2026 pada Bapperida Kabupaten Tanah Laut.
FKP ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan sejak tahap awal, khususnya terkait tema dan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2027.
Adapun tujuannya adalah untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD, mengingat tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029.
Paparan Data sebagai Bahan Perumusan Kebijakan
Untuk memperkaya diskusi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber strategis. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut memaparkan capaian indikator makro Tahun 2025 beserta analisis kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan proyeksi pendapatan dan potensi peningkatan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memaparkan proyeksi kemampuan belanja serta tantangan pengelolaan keuangan daerah. Adapun Kepala Bapperida Tanah Laut mempresentasikan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2027 sebagai bahan masukan peserta forum.
Seluruh biaya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 melalui Bapperida Kabupaten Tanah Laut.
Menuju Perencanaan yang Lebih Partisipatif
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin partisipatif, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Tanah Laut secara berkelanjutan.
(inspirasitala.co.id/inspira)
About Author
