SEKDA Tala Ismail Fahmi menyampaikan arahannya.
INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI – Besarnya anggaran pembangunan tidak otomatis menjamin hasil pekerjaan berkualitas.
Di balik setiap paket pengadaan pemerintah, terdapat tahapan pengelolaan kontrak yang menentukan apakah pekerjaan benar-benar selesai sesuai spesifikasi, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut (Sekda Tala) Ismail Fahmi saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tala, di Aula Rakat Manuntung Hutan Jati, RRabu lalu.
Fahmi menegaskan, proses pengadaan tidak berhenti setelah pemerintah mendapatkan penyedia barang atau jasa. Justru setelah kontrak ditandatangani, pekerjaan perlu dikawal secara serius hingga selesai dan diserahterimakan.
“Setiap tahapan pengadaan harus dikelola secara baik, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Setelah proses pemilihan penyedia selesai, pekerjaan masih harus dikawal dan dikendalikan sampai selesai dan diserahterimakan,” tegasnya.
Menurut Fahmi, pengelolaan kontrak menjadi bagian penting dalam memastikan kewajiban pemerintah maupun penyedia berjalan sesuai kesepakatan.
Pengendalian tersebut mencakup kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, waktu pelaksanaan, kualitas hasil, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama pekerjaan berlangsung.
Tak kalah penting, lanjutnya, setiap potensi risiko perlu dikenali sejak tahap perencanaan.
Risiko yang tidak diantisipasi sejak awal dapat berkembang menjadi keterlambatan pekerjaan, perubahan pelaksanaan, persoalan administrasi maupun persoalan lain yang pada akhirnya berdampak terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
Karena itu, Fahmi meminta kepala SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tim teknis mengikuti sosialisasi secara serius.
Kehadiran narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam mengelola kontrak sekaligus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pengadaan.
“Hasil kegiatan ini jangan berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pengadaan di lingkungan Pemkab Tala,” harapnya.
Warga Berharap Pengadaan Berujung pada Kualitas
Bagi masyarakat, tata kelola pengadaan bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan.
Hasil akhirnya justru dapat dirasakan langsung melalui kualitas jalan, fasilitas pelayanan publik, sarana pendidikan, kesehatan, maupun berbagai pembangunan yang dibiayai APBD.
Warga Pelaihari, Yusran, menilai penguatan pengelolaan kontrak penting karena masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang merasakan langsung hasil pembangunan.
“Yang masyarakat harapkan sederhana, kalau pemerintah menganggarkan pembangunan, hasilnya benar-benar berkualitas dan bisa digunakan dalam waktu lama. Jadi pengawasan kontrak jangan hanya di atas kertas,” ujarnya, Senin (14/9/2026).
Senada, warga Tanah Laut lainnya, Rahman, berharap mitigasi risiko tidak hanya menjadi materi dalam sosialisasi, tetapi diterapkan sejak perencanaan hingga pekerjaan selesai.
“Kalau potensi masalah sudah diketahui sejak awal, tentu lebih baik dicegah daripada setelah pekerjaan berjalan baru muncul persoalan. Ini penting agar uang daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang baik,” katanya.
Penguatan tata kelola PBJ tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap penggunaan APBD yang semakin transparan, efektif dan memberikan hasil nyata.
Dengan pengelolaan kontrak yang lebih cermat serta mitigasi risiko sejak awal, Pemkab Tala diharapkan mampu memperkecil potensi persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
(inspirasitala.co.id/ins-01)
About Author
