WABUP Tala HM Zazuli bersama pimpinan DPRD Tala memperlihatkan berita acara nota keuangan pada rapat paripurna, Selasa (8/9).
INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI – Ruang fiskal yang terbatas membuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) harus semakin selektif menentukan belanja daerah pada 2027.
Di tengah proyeksi pendapatan yang masih lebih kecil dibandingkan belanja, pemerintah memilih menekan pengeluaran kurang prioritas dan mengarahkan anggaran pada pelayanan dasar serta program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Arah kebijakan itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut, Selasa (8/9/2026).
RAPBD 2027 menjadi penting karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tanah Laut 2025-2029.
Pemerintah daerah menempatkan penyusunan anggaran sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan ekonomi.
Zazuli menegaskan, penganggaran akan berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan value for money.
Dengan prinsip tersebut, pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Dari sisi belanja, kualitas pengeluaran menjadi perhatian, termasuk pengendalian belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas seperti operasional dan perjalanan dinas.
Sebaliknya, belanja wajib dan pelayanan dasar mendapat porsi perhatian lebih besar. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial menjadi sektor yang diprioritaskan.
Program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan juga diarahkan tetap mendapat dukungan.
Defisit Jadi Tantangan
Tantangan utama RAPBD 2027 terlihat dari struktur anggarannya. Proyeksi pendapatan daerah masih berada di bawah belanja daerah sehingga terdapat defisit.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Kondisi ini membuat kemampuan pemerintah dalam mengatur skala prioritas menjadi semakin penting.
Setiap program dan belanja dituntut memiliki manfaat yang jelas agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada saat yang sama, Pemkab Tanah Laut juga mengajukan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, penyesuaian transfer ke daerah serta penurunan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.
Selain Nota Keuangan RAPBD 2027 dan Perubahan APBD 2026, Pemkab Tanah Laut menyampaikan empat Raperda dalam rapat paripurna tersebut.
Salah satunya merupakan perubahan kedua atas Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Raperda tersebut diarahkan untuk menata kembali struktur birokrasi agar lebih rasional dan efisien.
Dengan demikian, agenda penganggaran 2027 tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan dan belanja.
Pemerintah juga dituntut memastikan struktur belanja semakin ramping pada pos yang kurang prioritas, namun semakin kuat pada sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal, ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar APBD 2027 mampu tetap menjadi mesin pembangunan Tanah Laut sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
(inspirasitala.co.id/ins-01)
About Author
