INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI – Komitmen menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tanah Laut (Tala) menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, seluruh pemangku kepentingan berupaya mencari solusi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kepesertaan Program JKN yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin di Algoritma Resto Pelaihari, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan ini merupakan rapat koordinasi kedua setelah agenda serupa dilaksanakan pada Mei lalu.
Rapat dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Apt Rinaldi Wibisono Farm, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut H Agus Prasetya Budiono SE MIKom, serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind), dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Kehadiran Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut H Agus Prasetya B sekaligus mewakili pimpinan dewan menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal keberlangsungan Program JKN.
Sebagai mitra kerja pemerintah daerah di bidang kesehatan dan pelayanan publik, Komisi II memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan serta penganggaran program kesehatan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, namun tetap disusun secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi SE MT, menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak menimbulkan persoalan keuangan di kemudian hari.
“Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berdiskusi bersama. Kami tentu mendukung program kesehatan untuk masyarakat, tetapi kondisi keuangan daerah juga perlu dipahami oleh semua pihak,” ujarnya.
Ismail mengungkapkan, proyeksi APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2027 diperkirakan sekitar Rp1,92 triliun, jauh di bawah kebutuhan anggaran yang mencapai sekitar Rp2,7 triliun.
Sementara itu, pada Perubahan APBD 2026, ruang fiskal yang tersedia hanya sekitar Rp49 miliar setelah memperhitungkan berbagai kewajiban daerah.
Dari jumlah tersebut, alokasi yang dapat disiapkan untuk mendukung Program JKN diperkirakan sekitar Rp12 miliar, setelah kebutuhan pembayaran gaji, hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga outsourcing dipenuhi.
“Kami tidak ingin memaksakan proyeksi anggaran di luar kemampuan daerah. Kalau dipaksakan, risikonya justru terjadi gagal bayar pada akhir tahun,” tegasnya.
Menurut Fahmi, forum koordinasi ini diharapkan menghasilkan kesepahaman antara pemerintah daerah, DPRD, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun langkah yang realistis untuk menjaga keberlangsungan Program JKN.
“Harapan kami, program ini dapat terus berjalan sesuai kemampuan daerah. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap terjamin dan kita terhindar dari potensi gagal bayar pada akhir tahun,” pungkasnya.
(inspirasitala.co.id/ins-01)
About Author
