TANAH LAUT, inspirasitala.co.id– Wakil Bupati Tanah Laut, H. Zazuli, menghadiri secara virtual peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan II Tahun 2025 dari lokasi MPP Tanah Laut, Rabu (11/06/2025).
Acara tersebut juga diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Tanah Laut.
Peresmian MPP ini dilaksanakan serentak bersama 13 daerah lainnya di seluruh Indonesia.
Diharapkan, keberadaan MPP Tanah Laut mampu memberikan solusi bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan terkoordinasi.
Dalam diskusinya dengan Menteri PANRB, H. Zazuli mengungkapkan bahwa rencana pembangunan MPP Tanah Laut sudah diajukan sejak 2023, dan telah melakukan soft launching pada 8 Mei 2025.
“Usulan pembangunan MPP sudah dimulai sejak 2023, dan soft launching telah kami lakukan pada awal Mei 2025,” terang H. Zazuli.
Beberapa layanan yang paling sering dimanfaatkan masyarakat di MPP ini antara lain layanan BPJS Kesehatan, Disdukcapil, Samsat Pelaihari, PTSP, serta layanan pajak dari KP2KP.
Hingga saat ini, MPP Tanah Laut telah memiliki 21 gerai yang menawarkan 140 jenis pelayanan. Ke depannya, direncanakan akan dibuka tiga gerai tambahan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KBP2A).
“Kehadiran MPP sangat mempermudah masyarakat karena semua layanan tersedia dalam satu lokasi,” ujar H. Zazuli.
Meski begitu, ia mengakui bahwa fasilitas penunjang masih dalam tahap penyempurnaan.
“Kami masih terus melengkapi sarana dan prasarana agar layanan semakin optimal,” tambahnya. Ia berharap semua jenis layanan bisa hadir secara menyeluruh di MPP Tanah Laut.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya birokrasi yang tanggap dan aktif dalam melayani masyarakat.
“Birokrasi seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan bangsa, bukan justru menjadi penghalang. Kita perlu birokrasi yang mampu membaca kebutuhan rakyat dan memberikan solusi konkret,” tegas Rini dalam sambutannya secara daring.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari integrasi pemerintah dalam mendekatkan diri kepada rakyat. Walau tantangan seperti fragmentasi layanan dan keterbatasan anggaran masih ada, Rini optimistis bahwa melalui pembenahan kebijakan, pelayanan publik bisa menjadi lebih cepat dan efisien.
“Pelayanan seperti KTP kini harus menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang tidak berbelit dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
About Author
