BUPATI Tala H Rahmat Trianto mengikuti Pertemuan Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Jakarta, Selasa (19/5).
INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa desa guna mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan pembangunan desa berjalan transparan dan tepat sasaran.
Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto saat menghadiri Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa melalui Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Forum nasional tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pengadaan desa yang profesional, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, pemerintah pusat menegaskan penguatan pengadaan barang dan jasa desa menjadi salah satu fokus penting dalam Program Desa Antikorupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2021.
Hingga 2025, tercatat sudah terbentuk 235 Desa Antikorupsi di berbagai daerah di Indonesia.
Bagi Pemkab Tala, penguatan tata kelola pengadaan bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa.
Selama ini, Tala juga terus mendorong digitalisasi pengadaan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Data LPSE menunjukkan Pemkab Tala telah mengintegrasikan berbagai proses tender dan pengadaan melalui sistem elektronik guna meningkatkan transparansi serta memudahkan pengawasan publik.
Dalam dokumen perencanaan daerah, Pemkab Tala bahkan menargetkan peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Upaya tersebut juga terlihat dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 yang mencapai 73,02 persen.
Salah satu area yang menjadi fokus penguatan ialah pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dalam kesempatan itu menegaskan pembangunan desa harus dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak atau octahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha hingga media.
Menurutnya, penguatan tata kelola desa menjadi fondasi penting agar pembangunan desa tidak hanya cepat, tetapi juga bersih dan berintegritas.
Kegiatan nasional tersebut turut dihadiri Kepala LKPP RI Sarah Sadiqa, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah kepala daerah dan kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia.
(inspirasitala.co.id/ins-01)
About Author
