DEMO – Aliansi Mahasiswa Tuntung berorasi di teras gedung DPRD Tala pada aksi demonstrasi, Senin (18/5) sore.
INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI –Gelombang protes terkait dugaan carut-marut distribusi solar subsidi bagi nelayan pesisir menggema di halaman DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), di Jalan A Syairani, Pelaihari, Senin (18/5/2026) sore.
Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang mendatangi gedung dewan untuk menyuarakan keresahan nelayan di Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, yang disebut kesulitan memperoleh solar subsidi.
Aksi tersebut diawali dengan konsolidasi gabungan unsur mahasiswa, pemuda dan masyarakat pesisir sehari sebelumnya di Sekretariat HMI Cabang Tanah Laut. Sekitar 40 peserta dari HMI Tanah Laut, DPM Politala, BEM Politala hingga elemen masyarakat pesisir ikut mematangkan agenda demonstrasi.
Sebelum massa tiba, aparat kepolisian telah bersiaga di kawasan gedung DPRD sejak siang hari.
Sejumlah personel berjaga di pintu masuk utama hingga area Gedung Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut guna mengamankan jalannya aksi.
Massa mahasiswa kemudian berkumpul di kawasan Palpalan sebelum berjalan kaki menuju kantor DPRD yang berjarak ratusan meter dari titik kumpul.
Sekitar pukul 14.30 Wita, massa tiba di halaman gedung dewan sambil membawa poster bertuliskan “Nelayan Takisung Tertindas” dan “Takisung Darurat Pembungkaman”.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dugaan penguasaan barcode, pemotongan jatah BBM hingga distribusi Solar subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran.
Mereka menyebut kondisi tersebut membuat harga solar di lapangan melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional sebesar Rp6.800 per liter dan memberatkan nelayan kecil.
Situasi mulai memanas ketika massa mengetahui tidak satupun anggota DPRD Tanah Laut berada di lokasi untuk menemui demonstran.
Mahasiswa hanya ditemui Sekretaris DPRD Tanah Laut Gentry Yuliantono, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut H Muh Kusri.
Massa pun meluapkan kekecewaan karena persoalan yang mereka suarakan berkaitan langsung dengan wilayah Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Takisung, Kurau dan Bumi Makmur.
“Dapil 3 itu ada sembilan anggota DPRD. Masa tidak ada satupun yang bisa dihadirkan untuk menemui masyarakat dan mahasiswa yang menyuarakan nasib nelayan,” teriak salah satu orator.
Sekwan Langsung Hubungi Ketua DPRD
Menanggapi desakan demonstran, Sekretaris DPRD Tanah Laut, Gentry Yuliantono, langsung mengambil langkah dengan menghubungi Ketua DPRD Tanah Laut, H Khairil Anwar, melalui sambungan telepon di tengah aksi.
Percakapan itu diperdengarkan kepada massa menggunakan pengeras suara.
Dalam sambungan telepon tersebut, H Khairil Anwar menyampaikan permohonan maaf karena dirinya bersama anggota DPRD lain sedang menjalankan agenda luar daerah di Jakarta.
Agenda ke Jakarta tersebut juga berkaitan dengan koordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menyikapi persoalan solar subsidi nelayan pesisir termasuk di Desa Tabanio dan Kuala Tambangan.
“Anggota DPRD saat ini sedang ada kegiatan luar daerah di Jakarta, termasuk ke kementerian untuk membahas dan memperjuangkan persoalan solar subsidi serta upaya penambahan kuota bagi nelayan,” jelas Gentry kepada massa.
Ketua DPRD kemudian menawarkan agar persoalan tersebut dibahas lebih lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sesegera mungkin setelah anggota DPRD kembali ke Tanah Laut.
Mahasiswa dipersilakan hadir dalam forum tersebut untuk mempertanyakan langsung hasil koordinasi DPRD dengan kementerian terkait.
Namun tawaran itu belum sepenuhnya memuaskan demonstran. Massa tetap mendesak agar minimal ada perwakilan anggota DPRD dari Dapil 3 yang hadir langsung menemui mereka di lokasi aksi.
Di hadapan massa, Gentry juga menjelaskan beberapa anggota DPRD yang berasal dari wilayah pesisir disebut terus memperjuangkan persoalan nelayan.
Ia menyebut H Khairil Anwar berasal dari Desa Tabanio, sementara anggota DPRD lainnya, Hidayatul Azizah, berdomisili di Desa Kuala Tambangan.
Menurutnya, para wakil rakyat tersebut tetap berupaya memperjuangkan tambahan kuota Solar subsidi dan pembenahan distribusi BBM bagi nelayan pesisir Tanah Laut.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, M Ilmi, menegaskan mahasiswa akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret bagi nelayan kecil.
“Diam tertindas atau bangkit melawan sebab diam adalah bentuk pengkhianatan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup nelayan,” tegasnya.
Pada akhir aksi, massa membentangkan sejumlah spanduk yang diikat tali rafia di area teras depan gedung Rapat Paripurna yang menjadi tempat aksi. Di antaramya bertulis: Kantor Ini Disegel Rakyat, Kantor Kosomg.
(inspirasitala.co.id/ins-01)
About Author
