KETUA Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B memimpin Rapat Kerja membahas PBI BPJS Kesehatan, Senin (9/11).
INSPIRASITALA.CO.ID, PELAIHARI – Memastikan masyarakat tetap terlindungi dalam program jaminan kesehatan tidak cukup hanya dengan mengejar angka kepesertaan.
Ketepatan data dan keberlanjutan akses pelayanan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) dalam mengawal penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan capaian Universal Health Coverage (UHC).
Melalui rapat kerja bersama BPJS Kesehatan dan pihak terkait, Senin (9/11/2026), Komisi II membahas realisasi program dan kegiatan tahun 2026 sekaligus sinkronisasi serta validasi data peserta JKN.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tala, H Agus Prasetya B, politisi Partai Golkar.
Bagi Komisi II, validitas data kepesertaan memiliki peran strategis dalam memastikan program jaminan kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan.
Terlebih, persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD. Dalam rapat kerja pada 6 Oktober 2026,
Komisi II menyoroti penyesuaian sekitar 71.000 peserta PBI yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah.
Saat itu, DPRD mengingatkan agar proses penyesuaian tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan kesehatan, terutama peserta dengan penyakit kronis meskipun berada pada desil 6 ke atas.
Komisi II juga mendorong verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan iuran tepat sasaran. Di sisi lain, peningkatan kuota PBI yang dibiayai pemerintah pusat turut menjadi perhatian.
Konsistensi pembahasan tersebut menunjukkan perhatian Komisi II terhadap sektor kesehatan, yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat dan sangat dirasakan kelompok ekonomi bawah.
Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B selama ini dikenal memiliki perhatian terhadap persoalan pelayanan kesehatan.
Melalui fungsi pengawasan DPRD, ia bersama jajaran Komisi II mendorong agar kebijakan jaminan kesehatan tidak hanya berorientasi pada administrasi kepesertaan, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat.
Dengan sinkronisasi dan validasi data JKN, penyelenggaraan UHC di Tanah Laut diharapkan semakin tepat sasaran.
Masyarakat yang berhak memperoleh jaminan kesehatan tetap terlindungi dan dapat mengakses pelayanan medis saat dibutuhkan.
(inspirasitala.co.id/ins-01)
About Author
